Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 13:14:46 WIB
PRO SUMBAR

Orgen Tunggal ”Seksi” di Piaman

Berlakukan Sanksi Adat

Padang Ekspres • Minggu, 18/12/2011 11:34 WIB • (zikriniati) • 1894 klik

Saweran: Seorang warga memberi uang saweran kepada artis orgen tunggal.

Orgen tunggal, meskipun kehadirannya banyak yang menolak, namun tidak sedikit yang membutuhkan. Sebenarnya tidak jadi masalah, jika permainan orgen tunggal, menampilkan penyanyi dengan busana sopan dan musik yang tidak berdentum-dentum.


Namun lain cerita jika kondisinya, seperti yang marak ditemui saat ini. Hiburan orgen tunggal khususnya malam hari, sudah tidak lagi jadi hiburan yang ”sehat”. Karena hiburan ini disajikan dengan penyanyi yang menggunakan kostum yang amat sangat tidak sopan, dengan goyangan yang memancing birahi.


Bahkan setahun terakhir, musiknya pun sudah mirip dengan musik di diskotik, dengan teriakan-teriakan ajib-ajib di tengah nyanyian sang penyanyi. Makin miris, karena biasanya penonton hiburan ini biasanya melengkapi diri dengan minuman keras.


“Orgen tunggal pada malam hari memang sangat mengganggu, karena power musiknya berdentum keras bahkan kaca rumah seperti akan pecah. Parahnya lagi pakaian penyanyinya pun sangat minim, mengumbar aurat, meskipun saat ini penyanyinya menggunakan legging, tetapi tetap saja tidak sopan, karena legging itu pun ketat,” ujar Tina, warga Jalan S Raharjo, Kampung Baru, Kota Pariaman saat ditemui Padang Ekspres, kemarin.


Meski banyak yang mengeluhkan kondisi ini, namun sepertinya makin banyak yang membutuhkan jasa orgen seperti ini. Hampir tidak ada perhelatan, baik pesta pernikahan, pesta nagari, pesta muda-mudi yang tidak menghadirkan orgen tunggal sebagai hiburannya.


Rudi, misalnya warga Kampung Jawa Pariaman ini mengaku ia bersama rekan-rekannya hampir tidak pernah absen untuk menyaksikan hiburan gratis ini. Mereka konvoi secara bersama-sama diakhir minggu mengunjungi satu pertunjukan orgen ke pertunjukan orgen lainnya, sekalipun tidak kenal dengan sang empunya helat.


Pengakuan buruh serabutan yang tinggal di Karan Aur ini, biasanya makin ke kampung, hiburan orgennya makin sip, karena selain penampilan artisnya terkenal berani, sang empunya hajatan juga menyediakan minuman keras secara gratis.


“Namun biasanya, minumannya keluar (disediakan, red) saat tengah malam, di mana yang tua-tua sudah tidur. Kalau sudah minum itu joget makin asyik, kami juga joget berama-sama di depan pentas, hiburan gratislah,” ujarnya tanpa malu-malu.


Rudi menambahkan, biasanya di kalangan anak muda sepertinya, kalau ada pesta di rumah temannya tanpa orgen tunggal akan dianggap tidak gaul. Sehingga dengan mudah disaksikan, seminim apapun kehidupan yang punya hajatan, pasti mereka tetap menggelar hiburan orgen tunggal.


Pemerintah bukannya tidak peduli. Sejak 2006, Pemko Pariaman sudah mengeluarkan Perda No3 tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.


Pada Bab IV larangan bagian keempat disebutkan, satu: pertunjukan orgen tunggal hanya dibolehkan sampai pukul 24.00 WIB dan bagian dua menjelaskan kepada setiap artis yang tampil dilarang berpakaian yang tidak sopan.


Namun perda tinggal perda, orgen tunggal beraksi malam hari dengan artis berpakaian seksi. Satpol PP selaku eksekutor Perda mengaku kesulitan menertibkan orgen tunggal seperti ini. Keterbatasan personel menjadi alasan penegak hokum ini untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal.


“Pernah awal diberlakukannya Perda, kami dengan segala keterbatasan turun ke lapangan untuk menertibkan. Mereka menurut, orgennya berhenti. Namun baru saja kami meninggalkan lapangan, orgen tunggalnya hidup lagi. Perlu pengawasan maksimal dan tambahan personel untuk mengatasi ini,” ujar Kepala Satpol PP Pariaman, Sabar Maris kepada Padang Ekspres di ruang kerjanya, kemarin.


Selain itu penertiban ini sifatnya harus berkesinambungan. Tidak bisa yang satu ditertibkan, besoknya yang lain tidak ditertibkan. Ini akan dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Sementara petugas lapangan Satpol PP hanya 39 orang


Sementara itu, Kabag Hukum Pemko Pariaman, Linda Osra berpendapat lain dalam masalah ini. Menurutnya, dalam pengawasan semata-mata tidak hanya mengandalkan Sapol PP, namun juga aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di lingkungan terkecil.


 Untuk itulah, beberapa bulan kemarin, ia menggelar lokakarya masalah ini bersama seluruh aparat desa,dan kelurahan untuk mencarikan solusi tepat untuk permasalahan ini. “Kesimpulan saat lokakarya, sanksi yang tepat dalam masalah ini adalah sanksi adat yang dikawal perangkat desa bersama ninik mamak dan tokoh masyarakat,” ujarnya.


Terpisah, Ketua DPRD Pariaman, Ibnu Hajar mengatakan perda yang ada sebenarnya sudah cukup bagus, sekarang hanya tinggal implementasinya di tengah masyarakat.


Eksekutif selaku eksekutor, seperti Satpol PP memang harus lebih maksimal dalam meningkatkan dan pengawasan. Meski demikian, masalah ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, masyakarat memiliki peran penting dalam pengawasan.


Hal senada dikatakan Ketua Bundo Kanduang Pariaman, Arrahmi. Pengawasan yang sesungguhnya ada di lingkungan terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Jika keluarga inti dan keluarga besar menolak kehadiran orgen tunggal dengan pakaian seksi itu, tentunya sang punya orgen tidak bisa memaksakan orgennya tetap jalan.

Akibatnya mereka sadar dan mengubah penampilannya mengikuti selera pasar, permintaan dengan penyanyi yang berpakaian sopan dan hanya main pada waku yang telah ditentukan. (zikriniati)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Dari : amri aziz
Senin, 19/12/2011 - Jam 13:53 WIB
ngk CUKUP dengan mengeluh... tapi perlu tindakan nyata dari Pemda n masyarakat
Senin, 19/12/2011 - Jam 13:39 WIB
Nan sangaiak dibutuhkan bana adolah peran niniak mamak jo perangkat desa dikampung-kampuang. Kalao lah ado tadanga nan bantuak tu, langsuang saja perangkat desa mahantikannyo, tegur nan punya alek. Sabalun alek dilaksanakan tantu perangkat desa lah tau sia nan kabaralek. bilo aleknyo agiah langsung paringatan. Kalo indak orgen akan dihantikan oleh perangkat desa/nagari.
Dari : sidipohok
Senin, 19/12/2011 - Jam 09:33 WIB
Mengenai orgentunggal memang sudah lama jadi pembicaraan dimasyarakat karena dampak negatifnya, anehnya dalam hal ini DPR tidak tanggap, sebaiknya dibuatkan saja Perdanya.
Dari : Aidil
Senin, 19/12/2011 - Jam 08:06 WIB
Sebetulnya bukan Piaman saja wabah (saya bilang wabah karena saya menganggap ini adalah penyakit di masyarakat) tetapi mayoritas seluruh kabupaten kota di Sumbar. Makanya tanggung jawab untuk membuat aturan marilah ddudk bersama, katena piaman adalah bahagian dari urang Minang. Orgen ini tidak cocok dengan tradisi kita sbg org Minang secara keseluruhan : adat basandi sarak, sarak basandi kitabbulah.


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Menunda Akuisisi BTN

MASIH teringat dari layar TV, wajah Budi Gunadi Sadikin semringah sepekan lalu. Kegembiraan bos Bank Mandiri yang baru berumur 40 tahun itu disebabkan terwujudnya impian yang dia idam-idamkan sejak lama. Yakni, mem­bawa bank yang dipimpinnya menjadi salah satu bank yang patut diperhitungkan di kancah ASEAN.

Butuh Listrik

Yth. Bapak kepala PLN...Kapan kampung kami (Kabupaten Pessel, Kecamatan Sutera Kenagarian Koto Nan 3 Selatan) akan dialiri listrik, padahal kampung kami bukan kampung terpencil..kami sekampung sangat berharap perhatian dan tindak lanjut dari bapak. Atas perhtian Bapak kami skmpg mengucapkan terima kasih. Wassalam.

Jumat ,25 April 2014

Perempuan Berpeluang Pimpin DPRD

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai.............................!

 

Puluhan Hektare Sawah Terancam Gagal Panen

Jan sampai ndak panen lo Pak, ka kida suok beko...............................!

 

Korban Gigitan Musang Meninggal

Inalilallahi, awak ikuik baduka pak.................................................!