Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 15:53:37 WIB
METROPOLIS

Dana BOS Triwulan IV Terlambat

Padang Ekspres • Selasa, 13/12/2011 12:41 WIB • (e) • 591 klik

Dana BOS

Tan Malaka, Padek—Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 15 miliar untuk 529 SD dan SMP negeri dan swasta pada triwulan IV 2011, mengalami keterlambatan. Seharusnya, dana itu cair pada minggu kedua Oktober, namun baru turun akhir November. Dengan begitu, pada awal Desember, kepala sekolah dapat mengambilnya setelah melengkapi berkas persyaratan pencairan dana.


Pemerintah memberikan bantuan bagi murid SD Rp 400 ribu per murid per tahun, dan siswa SMP Rp 575 per siswa per tahun.
Meski terlambat, proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu karena kepala sekolah menyiasati keterlambatan itu dengan berbagai cara. Seperti di SMPN 13 Padang. Sekolah di kawasan Tabing ini tetap melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya.


Kepala SMPN 13 Padang, Darmawi menjelaskan, sekolah telah mengambil kebijakan untuk mengutamakan PBM. Pengeluaran lain seperti pembelian alat tulis bisa ditunda terlebih dahulu.


“Guru diminta untuk tidak mengeluh dan memahami keadaan seperti ini, jadi siswa tidak merasa terganggu karena guru telah mengambil inisiatif untuk tetap mengajar,” ujarnya.


Hal yang sama diungkapkan Kepala SMPN 25 Padang, Dwifa. Sekolah telah sepakat mengutamakan PBM meski dana BOS ini terlambat. “Terlambatnya tidak begitu lama, jadi operasional sekolah tetap jalan,” imbuhnya.


Kabid Program Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan (PKPMP) Disdik Padang, Magdalena menjelaskan, keterlambatan pencairan dana BOS triwulan IV sudah diberitahukan dari pusat dan telah disampaikan pada sekolah.

Dari keterangan pusat, keterlambatan ini disebabkan menunggu data terbaru siswa yang masuk pada tahun ajaran baru. Setelah data siswa baru diajukan, lalu pusat menganalisis dan baru bisa mencairkan dana. Sehinga, data siswa baru akan menjadi acuan berikutnya sampai siswa tersebut tamat.


“Sampai saat ini belum ada keluhan dan laporan kepala sekolah mempermasalahkan keterlambatan. Hal ini sudah dikasih tahu dan kepala sekolah bisa memahaminya,” ujarnya.


Walaupun terlambat, tidak ada penambahan waktu pencairan. Sebelum akhir Desember, semua dana harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Jika tidak dipergunakan, secara otomatis dana tersebut akan kembali ke APBD. Disdik menargetkan pencairan dana BOS ini selesai pertengahan Desember dan laporannya masuk sebelum akhir Desember.


“Kepala sekolah harus menolkan rekening sebelum batas akhir. Jika terlambat dana tersebut tidak bisa digunakan,” imbuhnya.
Untuk pengawasan, selain Disdik, inspektorat baik daerah maupun pusat selalu mengevaluasi laporan yang diberikan sekolah melalui SPJ.

Jika dinilai bermasalah akan ditindak sesuai aturan. Sampai saat ini, Inspektorat maupun Disdik belum menemukan permasalahan seperti penyelewengan dana BOS di Padang. (e)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!