Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 15:00:31 WIB
PRO SUMBAR

DPRD Panggil Kepala UPTD

Padang Ekspres • Jumat, 11/11/2011 12:01 WIB • (rm) • 361 klik

Pasaman, Padek—Dugaan penyunatan dana BOS di tingkat sekolah dasar (SD) di Pasaman oleh sejumlah oknum Kepala UPTD TK SD dan PLS membuat kalangan DPRD geram. DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan masalah tersebut.


“Penyunatan itu sudah melanggar Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011. Kami akan koordinasi dan memanggil pejabat terkait (masalah pungutan, red),” kata Sekretaris Komisi C DPRD Pasaman, Khairuddin Simanjuntak kepada Padang Ekspres, Kamis (10/11).


Menurutnya, modus yang dilakukan oleh oknum kepala UPTD itu sudah jelas merugikan pendidikan di Pasaman, yang muaranya nanti bisa menurunkan mutu pendidikan. Namun, untuk membuktikan itu tentu harus dilakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Kalau memang benar diupayakan agar ditukar saja oknum kepala UPTD tersebut.


Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) prioritasnya bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. “Sasaran program BOS  itu harus berjalan dengan baik. Tidak boleh menyimpang dari peraturan yang ada,” tambah Edi Ahmad, Wakil Ketua DPRD Pasaman.


Selain anggota DPRD Pasaman yang ikut andil menyikapi persoalan itu, Sekretaris LSM Komptras (Komite Pemantau Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah) Pasaman dan Pasaman Barat, Husnul, menyebutkan, pemotongan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar Rp 2 ribu persiswa, oleh Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS setempat (Solihin dan Yusrizal, red)  dengan alasan membantu biaya pengadaan alat-alat administrasi sangat disayangkan.


Untuk itu, diharapkan pihak dinas pendidikan harus tegas menyikapi persoalan ini. Bila perlu tindakan yang harus diberikan harus tegas, agar ada efek jera bagi orang lain. Seperti menurunkan jabatan yang bersangkutan sekaligus mengembalikan uang yang telah dipotong tersebut dan lainnya.


“Kita akan terus pantau agar program BOS ini berjalan dengan baik, apalagi BOS ini sudah program nasional. Dan jangan menyalahi juklak dan juknis yang telah dibuat pemerintah pusat, karena nanti dapat bermuara pada pidana hukum,” terang Husnul.


Husnul yang didampingi Kabid Investigasi dan Data, Edi Medan dan Erizon menambahkan, kalau memang ada laporan yang menyimpang dari aturan dana bos, masyarakat juga berhak melaporkan tersebut ke tingkat kabupaten. Bila perlu ke ranah hukum melalui pihak berwajib. Situasi sekarang sudah terbuka untuk umum setiap kegiatan yang ada.


Dipanggil Jumat
Kabid Bina Program yang membidangi dana BOS pada Dinas Pendidikan Pasaman, Gunawan, menyampaikan, oknum UPTD tersebut akan dipanggil hari ini. Akan dilakukan kros cek ke lapangan, apakah benar atau tidak. Kalau memang benar akan diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

Dan mengenai potongan BOS itu akan dikembalikan lagi ke masing-masing sekolah, karena dana itu merupakan  hak sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi.


“Akan kita lakukan tindakan tegas kepada  oknum kepala UPTD itu, mengenai jabatan kedua oknum itu, kita serahkan kepada pimpinan, karena masalah jabatan, itu wewenang pimpinan,” tandas Gunawan.


Hingga berita ini diturunkan, kedua Kepala UPTD TK SD dan PLS itu belum bisa di konfirmasi Padang Ekspres. Ketika ditemui dikantornya ia tidak berada di tempat. Kemudian  setelah dihubungi Padang Ekspres ke nomor Hp Kepala UPTD TK SD dan PLS Kecamatan Padanggelugur 0812665615xx tidak aktif. Begitu juga nomor hp 0813631936xx Kepala UPTD TK SD dan PLS Kecamatan Rao. (rm)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!