Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 05:06:15 WIB
METROPOLIS

Polresta Padang Dipraperadilankan

Padang Ekspres • Rabu, 02/11/2011 12:55 WIB • (bis) • 351 klik

Belanti, Padek—Yenis Marwati, istri Ketua Ikatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Raya Padang, Sofyan alias Pian Rambo mempraperadilankan Polresta Padang. Permohonan praperadilan yang ditujukan kepada Polri cq Polda Sumbar cq Polresta Padang itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Padang dengan Nomor 05/Pid.Pra/2011/PN.PDG, Senin (31/10).


Sebanyak 20 penasihat hukum (PH) dari berbagai jaringan LSM seperti PBHI Sumbar, Qbar Padang, LBH Padang, Gerakan Lawan Mafia Hukum (Geram) Sumbar, serta pengacara profesional yang peduli, siap mendampingi Yenis Marwati “bertarung” di meja hijau dengan Polresta Padang.


Namun jadwal sidang ini, hingga Selasa (1/11), belum juga ditentukan PN Padang. Begitu juga dengan hakim yang akan memimpin sidang, juga belum ditunjuk PN Padang.


“Memang ada perkara praperadilan yang masuk. Hanya saja, penunjukan hakim belum turun,” ujar Humas PN Padang, Jon Effreddi melalui pesan singkatnya, Selasa (1/11).


Ketua Tim PH dari istri Pian Rambo, Samaratul Fuad mengatakan, langkah praperadilan ini didasari tidak proseduralnya proses penangkapan dan penahanan Pian Rambo, terkait aksi pembakaran baju dan topi bermerek Forum Warga Kota (FWK) Padang.


Samaratul menilai, penangkapan dan penahanan itu cacat hukum baik formil maupun materil, karena bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.


Samaratul mengatakan, tindakan penangkapan dan penahanan tersebut diskriminasi. Pasalnya, dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Kadis Perhubungan Padang, Firdaus Ilyas dan Kepala Pemadam Kebakaran Padang, Budhi Erwanto pada 31 Agustus lalu, hingga kini belum diproses Polresta.


“Bahkan, kedua pejabat itu tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini yang kami pertanyakan. Mengapa kasus yang jelas-jelas sudah disertai bukti kuat, termasuk bukti rekaman video dugaan penganiayaan kedua pejabat tersebut, sampai saat ini belum ditindaklanjuti,” ungkap Samaratul di Kantor PBHI Sumbar, Selasa (1/11).


Sejak Pian Rambo ditahan pada 22 Oktober lalu, PBHI Sumbar sudah mengirimkan surat keberatan pada Polresta. Namun, surat itu tidak digubris.


Dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.


“Tapi tidak demikian Pian Rambo. Selama pemeriksaan, dia bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan,” ungkap Samaratul.


Sementara itu, Koordinator Geram Sumbar Miko Kamal menegaskan, penahanan Pian Rambo tidak sesuai prosedur.  “Kami berharap institusi Polri bertindak adil, tidak pandang bulu dan tidak dipengaruhi kepentingan lain dalam memproses suatu perkara,” tandas Miko.


Ini praperadilan kali kedua setelah sebelumnya kasus penahanan dan penangkapan Pian Rambo cs dalam perkara pengrusakan pos penjagaan rumah dinas wali kota Padang pada demonstrasi 10 Februari 2010 lalu. Praperadilan waktu itu dikabulkan PN Padang melalui putusan Nomor 2/Pid.Pra/2010/PN.PDG.


Terkait tanggapan Polresta Padang tentang adanya praperadilan yang diajukan keluarga dari Ketua PKL Padang, Syofyan alias Pian Rambo,  Kabag Ops Polresta Padang, Kompol Ari Yusman Triono, tak mau berkomentar. Dia menyarankan agar ditanyakan langsung ke Kapolresta Padang. “Ke Pak Kapolres aja langsung,” saran Kompol Ari. Dia juga menyarankan agar hal ini dikonfrontir saja besok (hari ini, red).


Sementara itu, Kapolresta Padang Kombes Pol Moch Seno Putra, yang coba dihubungi melalui ponselnya beberapa kali, tidak mengangkat ponselnya. Demikian juga dengan Wakapolresta Padang, AKBP Wisnu Handoko. (bis)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!