Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 01:20:49 WIB
NASIONAL

Pelantikan Kakanwil Kemenag Disorot

Ismail Usman Bantah Terlibat Aktif di DPW PPP

Padang Ekspres • Rabu, 26/10/2011 11:43 WIB • (cp) • 948 klik

Jakarta, Padek—Pelantikan Ismail Usman menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumbar oleh Menteri Agam Suryadharma Ali di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Senin (24/10), disorot berbagai kalangan. Selain pelantikannya tidak dilakukan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, mantan Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenag Sumbar itu ditengarai melanggar aturan kepegawaian.


Sesuai PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, pasal 4 ayat (h) gubernur memiliki wewenang melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan. Namun, pada kenyataannya, Ismail Usman dilantik oleh Menteri Agama di Jakarta.


Kedua, Ismail Usman diduga melanggar UU 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan PP 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik. Pada pasal 3 ayat (2) UU 43 Tahun 1999 disebutkan, PNS harus netral dari semua pengaruh golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Namun, dari Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 265/SK/DPP/III/2011, ternyata nama Ismail Usman tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP Sumbar periode 2011-2016. SK tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis Pertimbangan Harian Wilayah dan Pimpinan Majelis Pakar Wilayah DPW PPP Sumbar itu, ditandatangani Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz 10 Maret 2011.


Sesuai pasal 3 dan pasal 9 PP 37 Tahun 2004, bagi PNS yang terlibat aktif dengan salah satu parpol diancam diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat.


Melangkahi Gubernur

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Suharizal dan mantan Sekretaris Provinsi Rusdi Lubis menilai pelantikan Ismail Usman sebagai Kepala Kanwil Kemenag Sumbar keliru dan aneh.


Jika benar tidak dilantik Gubernur dan terkait dengan salah satu partai politik, kata Suharizal, maka pelantikan Ismail Usman harus dibatalkan. “Harus segera dibatalkan. Jangan dibiarkan sampai timbul persoalan lain dulu,” tegasnya.


Rusdi Lubis mengatakan, dari segi etika pemerintahan hal tersebut sudah tidak dapat dibenarkan. ”Ini namanya, Menteri Agama telah melecehkan PP, sekaligus Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat,” tegas Rusdi Lubis yang juga Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah Padang.


Apabila terkait dengan partai politik, Rusdi juga menyatakan seharusnya Ismail Usman dipecat. Dia pun tidak yakin, kalau seandainya, Menteri Agama tidak mengetahui keterlibatan Ismail Usman dalam PPP. ”Saya tidak yakin itu. Menteri Agama itu kan PPP, dan Ismail Usman salah satu petinggi di Majelis Pertimbangan Wilayah PPP Sumbar,” ungkapnya.


Sedangkan Dosen Ilmu Politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi menengarai pelantikan Ismail Usman sebagai Kepala Kanwil Kemenag kental nuansa politis terkait Pemilu 2014 yang tinggal tiga tahun lagi. ”Jadi, mungkin saja ke arah sana. Minimal, para pemilih atau calon pemilih yang berada di lingkup Kementrian Agama bisa dimobilisasi untuk memilih PPP melalui cara-cara tidak sesuai aturan,” jelasnya.


Bantah Aktif di Parpol
Dihubungi tadi malam, Ismail Usman membantah dirinya aktif di kepengurusan DPW PPP. ”Saya tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu PPP bahwa saya duduk sebagai salah satu pengurus parpol tersebut. Saya sendiri tidak pernah tahu apakah SK itu ada atau tidak,” tuturnya.


Menurut Ismail Usman, seandainya dia berada di PPP, maka akan memilih mundur dan lebih mengutamakan karir sebagai PNS. ”Seandainya pun benar saya menjabat Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP, itu bukan jabatan operasional. Artinya itu kan cuma posisi kehormatan saja,” sebut Ismail.


Ismail juga membantah pelantikan dirinya kental muatan politis untuk memobilisasi suara untuk kepentingan PPP di Pemilu 2014. “Kan bisa saja nama saya dicaplok (oleh PPP). Jadi bagaimana saya mau memobilisasi massa, jika saya sendiri tidak aktif di partai tersebut,” paparnya.


Ketua DPW PPP Sumbar, Epyardi Asda mengakui, nama Ismail Usman masuk SK kepengurusan PPP Sumbar, tanpa ada konfirmasi kepada yang bersangkutan. ”Dia sendiri memang tidak tahu sampai sekarang bahwa dirinya masuk (ke dalam kepengurusan PPP Sumbar),” sebut Epyardi.


Dia pun menolak disebut pengangkatan Ismail Usman atas dorongan PPP Sumbar. ”Tak benar itu. Tak ada hubungan PPP dengan Kementrian Agama itu. Kalau memang ada dan saya boleh membantu memperjuangkan seseorang mendapatkan jabatan di Kementrian Agama, maka lebih baik saya perjuangkan orang kampung saya,” tukasnya. (cp) 

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Sabtu, 29/10/2011 - Jam 10:23 WIB
Dra. DESMAELFA SINAR .PIMPINAN PESANTREN AL FURQAN PADANG.MOHON NAMA-NAMA GURU YANG MASUK DATABASE KETEGORI I.
( SATU )MOHON CEPAT DIKELUARKAN TERMASUK SAYA SENDIRI.KARENA UMUR SAYA SUDAH 46 TAHUN.TERIMA KASIH


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!