Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 00:30:37 WIB
METROPOLIS

Padang Minta Bantu Gubernur

Irwan: Rumah Rusak Ringan Tanggung Jawab Pemko

Padang Ekspres • Senin, 24/10/2011 11:38 WIB • Gusti Ayu Gayatri • 259 klik

Sawahan, Padek—DPRD Padang mendesak Gubernur Sumbar Irwan Prayitno segera memberikan kepastian permohonan dana gempa bagi 37 ribu korban rusak ringan. Apabila kepastian permohonan tersebut tidak diberikan secepatnya, DPRD Padang tidak bisa mengakomodir sharing dana untuk korban gempa rusak ringan pada APBD 2012.  


”Surat permohanan itu telah kami layangkan awal tahun lalu ke pemerintah provinsi. Kami menunggu kepastian itu. Kalau telah ada, kami tentu bisa mengalokasikan sharing dana yang harus kami siapkan untuk membantu korban gempa  rusak ringan ini. Sebab, kini kami tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (KUA- PPAS)  2012,” kata Ketua DPRD Padang, Zulherman, kemarin.


Zulherman mengatakan, sesuai petunjuk teknis (juknis) yang diterima  DPRD dalam penyaluran dana gempa, tanggung jawab korban gempa  rusak berat dan sedang ditanggung pemerintah pusat, sedangkan rusak ringan ditanggung APBD.  ”Dalam juknis, tidak secara tegas dinyatakan itu tanggung jawab APBD kota/kabupaten. Artinya, bisa APBD provinsi dan kota/kabupaten. Jadi tak ada salahnya kalau kami minta provinsi ikut membantu,”  ujarnya.  


Sekretaris Partai Demokrat itu mengatakan, provinsi tak bisa berlepas tangan dengan persoalan ini. ”Kalau Gubernur tidak mau mendengarkan permohonan kami, tentu kami akan mengadu lagi ke DPRD provinsi,” ucap Zulherman. Wakil Ketua DPRD Afrizal menuturkan, APBD Padang tidak mampu membayar korban rusak ringan.


Wakil Wali Kota  Mahyeldi Ansharullah  berharap  provinsi dapat membantu  Pemko dalam merealisasikan pembayaran bantuan untuk korban rusak ringan. ”Tak mungkin kami sanggup menalanginya sendiri,” sebutnya.


Menanggapi itu, Gubernur Sumbar  Irwan Prayitno mengatakan, sesuai kesepakatan, bantuan rusak ringan ditanggulangi pemerintah kota dan kabupaten. Sedangkan rusak berat dan sedang ditanggulangi pusat dan provinsi. ”Rusak ringan itu tanggung jawabnya kota/kabupaten,”  tukas Gubernur. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!