Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 21:41:53 WIB
METROPOLIS

Pemko Didesak Ganti Kepala SMA 9

Padang Ekspres • Kamis, 06/10/2011 11:46 WIB • (ayu/mg 10) • 780 klik

(*)

Sawahan, Padek—DPRD Padang mendesak Pemko mengganti Kepala SMAN 9, Nilma Lafrida agar proses belajar  mengajar tidak terganggu. Para politisi gedung bundar itu mensinyalir pengangkatan kepala SMAN 9, tidak sesuai prosedur. Nilma tidak pernah  menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Dari guru biasa langsung menjadi  kepala sekolah.


“Kami minta kepala SMAN 9 dicopot saja. Kalaupun dibiarkan menjabat di sana, akan memicu aksi demonstrasi dari pelajar,” ujar Wakil Ketua DPRD Padang, Budiman kepada Padang Ekspres kemarin ( 5/10).


Dari informasi yang diperoleh Budiman, Nilma tidak memiliki catatan yang baik. “Orangtua banyak mengeluhkan yang bersangkutan kurang disiplin, pulang selalu lebih awal dan catatan-catatan lainnya. Nilma juga belum pernah memangku jabatan strategis sebagai pimpinan. Dari seorang guru biasa, langsung menjadi kepsek. Ada prosedur yang dilanggar Dinas Pendidikan dalam pengangkatan,” bebernya.


“Yang bersangkutan memang tidak salah, ini kesalahan Dinas Pendidikan dalam pengangkatan kepsek,” tambahnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Zaharman juga mendesak Nilma dicopot dari kepala SMAN 9. Alasan Nilma bahwa baju batik yang dipesannya pada distributor hilang di jalan, tak masuk akal. “Masa alasannya hilang di jalan. Ini tak rasional,” tukasnya.


SMAN 9 Padang termasuk Sekolah Berstandar Nasional. Dengan label itu, banyak prestasi yang mestinya diukir sekolah. “Memang dalam pengangkatan dan pemutasian kepala sekolah di Dinas Pendidikan kerap tak jelas standarnya. Ini juga banyak pengaduan ke DPRD,”  ujarnya.


DPRD mengingatkan Disdik agar pengangkatan kepala sekolah mengacu pada prestasi kerja, bukan kedekatan dengan pejabat daerah. Sepanjang tidak menjadikan prestasi kerja sebagai tolok ukur penempatan personel, tidak akan terjadi kemajuan dalam dunia pendidikan di Padang.


Sesuai Kompetensi

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Sutrisno menuturkan, pengangkatan Nilma sebagai kepsek telah melalui prosedur yang berlaku. “Tidak perlu melihat prosedur terus, tapi lihat juga kompetensinya. Banyak kompetensi seorang guru, makanya  bisa  diangkat menjadi kepsek. Basko (Basrizal Koto) saja tidak kuliah, bisa juga kaya dan memimpin perusahaan. Persoalan demo itu tak dapat dilihat sari satu sisi saja,  tapi yang penting carikan solusinya,” ujarnya.


Bambang menegaskan, tak semua aksi demonstrasi siswa SMA 9 yang perlu diakomodir. “Kalau ada kepala dinas yang  didemo, minta diganti, apa harus  diakomodir terus? Kalau ada yang minta presiden diganti, apa juga harus diganti  juga? Kalau memang itu mau dilakukan bisa kacau negara,” katanya.


Di tempat terpisah, Kepala SMAN 9 Nilma Lafrida menuturkan,  ketidakhadirannya di sekolah karena menghadiri pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan di Balai Kota. Menurutnya, tugas kepala sekolah bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, namun juga di luar sekolah. “Kompetensi saya salah satunya adalah menjadi ketua  Forum Istri Karyawan PT Semen Padang,” tuturnya. (ayu/mg 10)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Dari : Vicky
Selasa, 18/10/2011 - Jam 19:58 WIB
Assalamualaikum...
Sebagai Alumni saya prihatin dengan nasib SMA 9 Padang yang tidak berubah.tolong Bapak Dinas Pendidikan kota Padang agar lebih selektif mengangkat Kepala Sekolah SMA 9 Padang.Jangan perkataan Kepsek aja yang di dengar,perkataan muridnya juga harus di dengar.Demo tidak akan terjadi kalau tidak ada yang salah dilingkungan sekolahnya.Kemana lagi para murid mengadu masalah sekolahnya kalau tidak kepada bapak bapak Dinas Pendidikan sekalian.
Jumat, 07/10/2011 - Jam 08:21 WIB
Salam hangat
prihatin membaca berita ini baju belum ada , alasan hilang di jalan .
ini alsan yang tidak logis, beginilah kalau sebuah urusan di berikan ke pada orang yang tidak berkompetisi
Kasihan kamu Dek dek


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!