Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 15:00:34 WIB
RAKYAT SUMBAR

Membangun Malaysia Menjadi Negara Maju dan Makmur (3)

Rakyat Didahulukan dan Pencapaian Diutamakan

Padang Ekspres • Rabu, 28/09/2011 09:47 WIB • Sutan Zaili Asrilā€”Kuala Lumpur • 1019 klik

TERTATA Rapi: Geliat ekonomi  di Kuala Lumpur Bussines District.

Sebagian negara Asia Tenggara mengalami ledakan/perkembangan ekonomi cepat di pengujung abad ke-20 (dasawarsa 1980-an dan 1990-an), dengan rata-rata 8 persen (1991-1997), antara lain, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Sebelumnya dikenal sebagai penghasil timah, karet, minyak kelapa sawit, di dunia, kini industri manufaktur dan industri pariwisata memiliki pengaruh besar dalam perekonomian Malaysia.


Sejak berabad silam, Semenanjung Malaya menjadi pusat perdagangan di dunia—khususnya kawasan Asia. Berbagai komoditas seperti keramik dan rempah aktif diperdagangkan bahkan jauh sebelum Kesultanan Melaka dan Singapura mengemuka. Dan, sebagai salah satu dari tiga negara (bersama Indonesia dan Singapura) menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional Malaysia ikut berperan penting dalam perekonomian negaranya.  


Pada abad ke-17, di Semenanjung didirikan beberapa negara bagian. Sejak Britania Raya mengambil-alih sebagai administrator Malaya, pohon karet dan kelapa sawit diperkenalkan. Dalam waktu lama, Malaya jadi penghasil timah, karet, dan minyak sawit terbesar di dunia. Tiga komoditas ini, dan bahan mentah lainnya, mengatur tempo perekonomian Malaysia lebih baik sampai abad ke-20.


Britania mendatangkan kaum Tionghoa dan India memenuhi tenaga ahli bekerja di pertambangan dan perkebunan sebagai ganti ketergantungan sumber tenaga kerja pada suku Melayu. Walau banyak yang kembali ke negara asal sehabis kontrak, sebagian menetap di Malaysia yang dikemudian hari, setelah negara itu merdeka, menjadi warga negara Malaya/Malaysia.


Setelah merdeka pemerintah Malaya memulai perencanaan ekonomi lima tahunan yang dimulai Rencana Lima Tahun Malaya Satu 1955. Pasca Malaysia (1963), perencanaan 5 tahunan dimulai Rencana Malaysia Pertama 1965. Sejak 1970-an Malaysia meniru perekonomian Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura), dan berkomitmen pada transformasi ekonomi bergantung pertambangan/pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Investasi Jepang, industri-industri berat dibuka, dan dalam beberapa tahun ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini.


Setelah mengalami krisis ekonomi 1998 dan juga kemunduran politik di dalam negeri di bawah kepemimpinan PM Abdullah Ahmad Badawi, Mohammad Najib Tun (Abdul) Razak saat dilantik menjadi PM keenam, 3 April 2009, mencanangkan Satu Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan sebagai strategi dan pendekatan dalam mengakselerasi Visi Malaysia 2020. Sekarang, dengan semangat tinggi/tekad baja, Malaysia kelihatan on the right track mencapai cita-cita/visi Malaysia 2020.


ADALAH Malaysia menikmati pertumbuhan product domestic bruto (PDB) di atas 7 persen dan inflasi rendah (1980-an, 1990-an). Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia dipukul tekanan hebat masa krisis ekonomi 1998, dan sektor teknologi informasi merosot (2001). PDB 2001 meningkat 0,3 persen akibat ekspor turun 11 persen. Dan, paket perangsang fiskal yang besar telah mampu mengatasi.


Saat itu, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah peristiwa 13 Mei (kerusuhan antar-etnis 1969). Tujuan utamanya, menghilangkan keterkaitan ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai menerapkan NEP sebagai Rencana Malaysia II. Kejayaan atau kegagalan NEP menjadi bahan perdebatan, kendati secara resmi berakhir tahun 1990 dan diganti Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP).


Banyak debat muncul tentang hasil/relevansi NEP. Sebagian pihak berdalih bahwa NEP jelas-jelas berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional Melayu menengah atas. Beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu secara umum tampak nyata, lalu pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang menguntungkan suku Melayu di atas suku lain—termasuk pengutamaan penerimaan kerja, pendidikan, beasiswa, perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan tabungan yang dibantu.


SEPERTI negara didera krisis, terjadi penjualan singkat/spekulatif ringgit Malaysia. Investasi asing jatuh ke tingkat berbahaya/modal menguap ke luar negara. Ringgit melemah dari 2,50/dolar AS ke 4,80/dolar AS. Indeks Bursa Malaysia terjun dari 1.300 poin ke 400 poin. Menkeu Anwar Ibrahim dicopot, dan Dewan Aksi Ekonomi Nasional dibentuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara Malaysia mengendalikan modal dan mematok nilai tukar ringgit pada 3,80/dolar. Malaysia menolak paket ekonomi Dana Moneter Internasional (International Monotary Fund/IMF) dan Bank Dunia. Tindakan itu mengejutkan analis asing.


Maret 2005, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menerbitkan rilis tentang langkah pemulihan Malaysia (ditulis Jomo KS dari departemen ekonomi terapan Universitas Malaya KL). Rilis itu menyimpulkan, kontrol yang ditentukan pemerintah Malaysia tidak memperparah/tidak pula membantu pemulihan krisis. Faktor terbesar ekspor komponen elektronik naik, karena peningkatan permintaan komponen di AS yang disebabkan kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 pada komputer/perangkat digital lain yang lebih tua.


Tanpa memperhatikan sebab/akibatnya, peremajaan ekonomi Malaysia bergulir dengan defisit anggaran dan belanja pemerintah secara besar-besaran pada tahun-tahun setelah krisis. Malaysia pun menikmati pemulihan ekonomi lebih cepat. Bagaimana pun, di banyak cara negara lain belum mengalami kepulihan di tingkat pra-krisis. Lalu, Malaysia kembali melanjutkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi cepat dengan tetap mengacu pada Wawasan Malaysia 2020 yang dicanangkan 1991.


PERSPEKTIF wawasan 2020 adalah visi Malaysia yang diintridusi PM Mahathir Mohamad (1991). Bahwa Malaysia akan menjadi negara maju tahun 2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi, dan persatuan nasional dan sosial. Semua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem pemerintahan, kualitas hidup, nilai sosial dan kerohanian dan juga keyakinan.


Semasa pelancaran Majelis Perdagangan Malaysia 28 Februari 1991, Mahathir Mohammad membentangkan kertas kerja bertajuk Malaysia-Melangkah ke Hadapan yang mengandung satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat (tujuan) Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Gagasan PM Mahathir Mohammad itu yang kemudian dikenal sebagai Wawasan 2020.


Menjelang tahun 2020, Malaysia sebagai negara merdeka akan menjadi negara benar-benar maju, bersatu, mampu berdikari, progresif dan makmur. Rakyat direncanakan akan menikmati kehidupan yang sempurna dalam satu masyarakat yang demokratik, bertoleransi, bermoral, adil, mampu bersaing, dinamik dan mempunyai daya ketahanan tinggi. Perwujudan visi tersebut sudah diingatkan PM Mahathir sejak mula bahwa akan menghadapi berbagai cabara (tantangan dan kesulitan). Terbukti pada krisis ekonomi 1998.


SEJAK dilantik, PM Najib Tun Abdul Razak bersemangat/bertekad mempercepat pembangunan Malaysia segala bidang (sosial politik, sosial ekonomi, sosial kesejahteraan, kemayarakatan, dan ilmu pengetahuan-teknologi) memperkokoh dasar/kerangka pokok dengan apa yang ia canangan dengan Satu (1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan) yang dinyatakan sebagai mengacu pada Wawasan Malaysia 2020 yang dicanang PM Mahathir Mohammad 1991. Kini, negara dengan income perkapita 15.300 (2011—empat kali Indonesia) on the right track to Malaysia 2020.


Wawasan 2020, kata PM Najib, bukan slogan dilaung-laungkan, tapi, kerangka dan tindakan framework of action bagi setiap rakyat bagi mengambil langkah tertentu bagi memastikan Malaysia menjadi negara yang benar-benar maju dan makmur. Dalam konteks ini, Wawasan 2020 perlu diisi di antaranya, kualitas tenaga kerja yang dihasilkan sistem pendidikan, perubahan sikap dan nilai, menekankan sains-teknologi, perancangan, dan peranan sektor swasta yang dinamis. Mampukah Malaysia meujudkan Wawasan 2020!? (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!