Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 21:42:29 WIB
METROPOLIS

Program Jampersal Dikangkangi

Anggota DPR Berang Melahirkan Tetap Bayar

Padang Ekspres • Sabtu, 24/09/2011 09:23 WIB • Arzil • 1002 klik

JAMPERSAL

Padang, Padek—Sejak awal 2011 lalu, pemerintah mempertegas sikapnya membantu kaum perempuan yang menjalani persalinan dengan menggulirkan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Dalam program itu, pemerintah menggaransi biaya persalinan ibu hamil yang melahirkan di ruang kelas III RSUD, Puskesmas dan Bidan Desa.


Tak tanggung-tanggung, biaya penganti yang disediakan pusat senilai Rp 1,23 triliun, yang dialokasikan pada APBN 2011 ini. Sayangnya, program prorakyat miskin itu itu masih jadi pertanyaan sejumlah kaum ibu di Sumbar. Mereka mengaku tidak mengetahui bila biaya melahirkan itu digratiskan.


Minimnya sosialisasi program Jampersal itu diakui Sarti, 27. Ibu muda dari keluarga kurang mampu asal Padang, itu melahirkan bayi perempuan di salah satu puskesmas di Padang beberapa hari lalu.     Seusai melahirkan, Sarti malah diharuskan membayar uang persalinan oleh pihak Puskesmas.


“Tidak tahu saya ada program ini, kemarin saya melahirkan tetap saja bayar,” ujar Sarti kepada Padang Ekspres, Kamis (22/9) dalam bahasa Minang.


“Mestinya (Jampersal) diberitahukanlah ke kami, apa syaratnya supaya gratis melahirkan,” sambungnya.
Ketua Komisi IX DPR RI, Ripka Ciptaning, kaget mengetahui masih adanya pungutan biaya bagi para ibu melahirkan di puskesmas dan bidan desa. Politisi PDI-P itu menegaskan, itu tidak bisa dibiarkan.


  “Kok dipungut juga. Kan sudah ada Jampersal. Program itu mengratiskan ibu hamil yang melahirkan di RSUD untuk kelas III, puskesmas, dan bidan desa, asal menunjukkan identitas diri. Bahkan, tidak mesti KTP, keterangan lurah atau wali nagari saja cukup mendapatkan program itu,” ujar Ripka lewat telepon, Kamis (22/9).


Menurut Ripka, program Jampersal didukung semua anggota Komisi IX saat dibahas pada Oktober 2010 lalu. “Kalau tidak didukung, mana mungkin Rp 1,23 triliun bisa mengucur,” ujarnya.


Program tersebut memberikan peluang kepada warga Indonesia yang tidak tertampung di Jamkesmas maupun Jamkesda. Ripka berjanji mengkroscek dengan Menkes terkait stagnannya program Jampersal di beberapa daerah di Indonesia.


“Program itu berlaku melahirkan di mana saja. Ibu hamil dari Papua sekali pun saat melahirkan di Padang, bisa dilayani. Pokoknya warga negara Indonesia,” ujarnya.


Ripka menambahkan, sebagai tahun pertama program Jampersal tidak dibatasi kelahirannya. “Mau kelahiran ketiga keempat atau seterusnya, kalau melahirkan di RSUD kelas III, puskeskmas atau bidan desa tetap gratis. Tapi untuk 2012, dibatasi untuk kelahiran putra pertama dan kedua saja,” lanjutnya.


Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menduga program Jampersal sengaja didiamkan. Buktinya, banyak masyarakat di Sumbar tidak tahu adanya program gratis itu.


Alex minta Fraksi PDI perjuangan DPRD Sumbar mempertanyakan program ini ke Dinkes Sumbar. “Saya minta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbar meminta klarifikasi ke Dinkes Sumbar terkait sejauh mana realisasi Jampersal ini,” ujar Alex.


Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Rosnini Savitri yang dihubungi terpisah, mengaku belum bisa memberikan data akurat soal sejauh mana sosialisasi Jampersal dan berapa yang sudah termanfaatkan oleh masyarakat.


“Mohon maaf, saat ini saya belum bisa memberikan data akuratnya, soalnya saya sedang ada pertemuan di Jakarta. Mungkin Senin depan data itu saya berikan pada saudara,” jelas Rosnini kepada Padang Ekspres, lewat ponselnya, kemarin (23/9). (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Dari : iyon
Senin, 10/10/2011 - Jam 17:30 WIB
saya butuh impormasi tentang persyaratan jampersal.yang sebenar benar nya...tolong disebutkan apa aj.tks


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!