Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 03:55:36 WIB
BERITA DAERAH

Kota Bukittinggi

Plat Non-BA Dianjurkan Balik Nama

Padang Ekspres • Berita Pemerintahan • Kamis, 15/09/2011 11:55 WIB • (fd) • 988 klik

KEPADATAN TERMINAL:  Puluhan bus AKDP memadati terminal Auakuniang. Diharapkan k

Bukittinggi, Padek—Pemilik kendaraan non-BA yang masih ada di Bukittinggi atau kendaraan BA seri luar Bukittinggi diharapkan dapat melakukan balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) di kantor pelayanan Bukittinggi. Dengan demikian, semua kendaraan di Bukittinggi dapat terdata secara benar. Selain itu juga memudahkan pemilik kendaraan membayar pajak dan berpartisipasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.


Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan (UPTD PP) Sumbar Cabang Bukittinggi menargetkan penerimaan pendapatan Rp19 miliar lebih dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) tahun ini.


Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Cabang Bukittinggi, Misral menargetkan Rp19 miliar lebih itu, Rp 18.929.201.000 berasal dari PKB dan Rp 39.484.475 dari BBN KB.


”Kami sarankan bagi pemilik kendaraan yang belum balik nama agar segera mengurusnya. Sehingga kepemilikan kendaraan lebih terjamin keabsahannya. Selain itu juga akan menjadikan data kendaraan akan semakin riil tercatat,” ajak Misral.


Menurut Misral, untuk BBN KB biayanya tidak terlalu besar dan pengurusannya mudah. Untuk balik nama hanya dipungut sebesar 1 persen dari harga kendaraan, kemudian ditambah dengan biaya pembuatan STNK, BPKB  dan plat nomor kendaraan.


Pembelian plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB, kata Misral, dikenai biaya tambahan dan akan dimasukkan ke penerimaan negara bukan pajak. Namun Misral tidak menyebutkan secara rinci berapa harga masing-masing pelayanan tersebut.


Realisasi PKB sejak Januari hingga Agustus tercatat Rp 13 miliar lebih. Dari realisasi saat ini sudah mendekati target realisasi yang akan dicapai.  “Mudah-mudahan target realisasi kita tahun ini bisa tercapai dengan baik,” kata Misral.


Ketika disinggung soal pemutihan bagi kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau TDU, Misral tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pemutihan. Sebab bukan kewenangannya untuk menjawab persoalan tersebut dan menentukan kapan akan dilakukan pemutihan.


”Itu yang menentukan Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Sumbar melalui persetujuan gubernur. Kita hanya mengajukan permohonan saja, namun DPKD yang akan mempertimbangkannya dan diajukan ke Gubernur kemudian kita melaksanakannya,” jawab Misral.     


Menurut Misral, pemutihan bagi kendaraan TDU terakhir dilakukan pada Agustus 2009 lalu. “Kami belum lihat ada tanda-tanda akan dilakukan pemutihan dalam waktu dekat,” tukasnya. (fd)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!