Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 02:33:17 WIB
RAKYAT SUMBAR

Gerakkan KJKS, Entaskan Kemiskinan

Mahyeldi Ansharullah, Wawako Padang dan Pencetus Ide Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Padang

Padang Ekspres • Minggu, 28/08/2011 14:33 WIB • Hijrah • 986 klik

(*)

Perkembangan perbankan syariah seiring berkembangnya lembaga keuangan mikro, memiliki peran penting bagi kelangsungan usaha kecil di Kota Padang. Apalagi selama ini usaha kecil selalu terkendala masalah modal, makanya peran lembaga keuangan mikro dibutuhkan. Itulah sebabnya, Pemko Padang mencoba membangun ekonomi mikro dengan mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Bagaimana perkembangan, prospek dan target Pemko Padang dengan adanya KJKS ini? Berikut petikan wawancara reporter Padang Ekspres Hijrah Adi Sukrial, dengan Wakil Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, yang merupakan penggagas hadirnya KJKS di Padang bersama Wali Kota Padang Fauzi Bahar.


Pemko Padang saat ini getol mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Apa yang dimaksud dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ini?


KJKS ini adalah salah satu instrumen proyek pemberantasan kemiskinan di Padang. Diharapkan dengan adanya KJKS ini tersedia lembaga keuangan mudah di akses masyarakat kelurahan terutama masyarakat dari kelompok berpenghasilkan rendah, untuk memperoleh modal dan membangun usahanya.


Kenapa Pemko memilih koperasi berbentuk syariah untuk membangun perekonomian mikro ini?
Kita memilih KJKS karena masyarakat Minang ini berfalsafahkan Adat Basyandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Kemudian sesuai dengan visi Kota Padang, yaitu membangun kota religius. Kami melihat KJKS ini selaras dengan falsafah Minang dan visi Kota Padang. Selain itu, dari 33 provinsi, perbankan syariah perkembangannya paling bagus di Sumbar. Lalu, saya melihat daerah lainnya yang mendirikan KJKS, banyak di antaranya yang bermodalkan belasan juta mampu berkembang hingga mempunyai modal Rp48 miliar. Berarti KJKS mempunyai prospek cerah dan program strategis untuk mengurangi kemiskinan di Padang.


Selain itu, saat saya masih di DPRD Sumbar, saya melihat ada kredit mikro nagari/kelurahan. Dananya Rp300 juta per nagari/kelurahan, di Padang tahun 2009 sudah 50 kelurahan yang dikucurkan. Namun, tidak jelas perginya ke mana uang itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, uang dulunya Rp300 juta, tersisa Rp50 juta, Rp75 juta, dan cenderung habis. Ketika saya terpilih jadi wawako, saya langsung turun ke lapangan dan pada 54 kelurahan. Lalu, kita putuskan memperkuat kelembagaannya dengan mendirikan KJKS.


Apa kunci dan  langkah untuk mensukseskan KJKS ini, sehingga mampu mencapai apa yang diharapkan Pemko?
Seperti kita ketahui, banyak program pemerintah maupun swasta tidak terkelola secara baik. Bahkan, ada pemberitaan mengatakan Rp5,7 triliun yang diputihkan atau tidak disalurkan secara maksimal. Karena tidak adanya lembaga berbadan hukum yang mengelola uang ini. Jadi, kita melihat, sebetulnya yang terjadi bukan permasalahan modal. Namun, masalah kelembagaan.  


Oleh karena itu, pada KJKS kita konsisten memberi perhatian pada kelembagaannya dan berbadan hukum. Karena dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia, hanya ada dua lembaga yang boleh menghimpun uang dan mendistribusikan uang pada masyarakat, yaitu perbankan dan koperasi.


Seperti apa pola kerja dari KJKS ini?
Seperti koperasi pada umumnya. Dana Rp300 juta diberikan pada masyarakat yang sudah mendirikan koperasi. Namun, pengurusnya kita pilih yang profesional, berpendidikan sarjana, diberikan pelatihan, bahkan kita berikan intensif. Kita latih mengelola KJKS ini, kita berikan pembekalan, kita sinergikan dengan pinbuk dan BRI Syariah. Hendaknya dengan memakai tenaga profesional, manajemen dan pembukuan mereka akan lebih baik.  


Apa kriteria masyarakat yang mendapatkan pinjaman dari KJKS ini?
Masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah, namun tidak mempunyai modal. Sebelumnya, mereka akan diberikan pelatihan oleh SKPD yang ada di Kota Padang. Setelah itu diseleksi KJKS, yang lulus adalah yang dianggap benar-benar siap dalam artian memiliki skill dan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan.


Berapa KJKS di Padang saat ini? Apakah akan terus ditambah atau dikuatkan?
Saat ini ada 54 KJKS, dan tahun ini akan kita tambah 20 KJKS lagi. Kita targetkan nantinya di setiap kelurahan minimal ada satu KJKS. Setiap KJKS kita berikan modal Rp300 juta. Sedangkan yang 20 dirintis ini sedang kita kumpulkan uang yang sedang bergulir. Selanjutnya, akan kita arahkan setiap ada program penyaluran dana dari SKPD, harus melalui koperasi. Kita akan kembangkan terus, bahkan dana bergulir yang dikucurkan pemerintah juga akan kita salurkan melalui KJKS, agar dananya terus bertambah.


Apa langkah untuk memajukan KJKS ini. Selain modal, apa program pemerintah agar usaha mikro ini nantinya bisa berkembang?
Selanjutnya kita akan perkuat pasar. Makanya, kita membenahi pasar-pasar kita. Ada 16 pasar satelit yang saat ini kita prioritaskan penyelesaiannya. Di sana nanti, siang hari akan dijadikan tempat parkir, pada malam hari kita jadikan sebagai tempat kuliner dan pusat belanja. Mereka harus mampu menjaga kepercayaan perbankan, agar perbankan terus mengucurkan modalnya melalui KJKS ini. Karena perbankan tidak mungkin turun ke lapangan langsung. Syukurlah saat ini sudah banyak perbankan yang percaya dan menawarkan modalnya untuk dipakai KJKS, bahkan sampai setengah miliar. Kemudian kalau ini eksis nantinya, akan kita adakan juga dana sosial, sehingga dapat membantu masyarakat nagarinya sendiri. Dulu ada beras segenggam sebagai bentuk kebersamaan, akan kita bangkitkan itu nantinya. Namun sekarang kita perkuat dulu permodalan dan pembiayaan, baru dana sosial menyusul.


Setelah dua tahun berjalan, apa catatan dan evaluasi pemko terhadap KJKS ini?
Di antaranya, mental masyarakat. Kadang suka memaksa agar memberikan bantuan pada dirinya. Padahal ada tahapan yang harus dilalui. Selain itu, SDM yang belum maksimal di beberapa KJKS. Untuk itu, nantinya akan kita adakan konsultan untuk mengawal dan meningkatkan kinerja dari SDM pengelola KJKS ini. Sehingga uang ini nantinya benar-benar terkelola.


Jika ada masyarakat yang ingin mendirikan KJKS, apa tahapan yang harus dilalui masyarakat? Kemudian apa syaratnya?
Tentu saja ada pemrakarsanya. Biasanya dinamakan Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi itu. Bisa tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan lain-lain.  Kemudian,  P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp5-10 juta atau lebih besar mencapai Rp20 juta, untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya. Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20-44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp20 juta atau minimal Rp5 juta.


Jika calon pemodal telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping (3 orang/ maksimal 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT. Selanjutnya, 3 calon pengelola akan dilatih oleh Pusdiklat PINBUK provinsi atau kabupaten/ kota. Kemudian, melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.


Pesan Anda terhadap masyarakat yang ingin mendirikan KJKS?
Peran BMT KJKS dalam membangun ekonomi rakyat banyak dan ekonomi Indonesia semakin jelas. Secara ringkas tujuan dan dampak positif yang ditimbulkan di antaranya menyalurkan dana untuk usaha bisnis mikro dan kecil dengan sistem bagi hasil dan jual beli, serta dengan prosedur yang mudah dan cepat. Kemudian, membantu modal kerja dan modal investasi skala mikro sebagai upaya peningkatan kualitas hidup rakyat banyak. Lalu, tempat berlatih manajemen ekonomi syariah. Selanjutnya KJKS sangat mudah mendirikannya karena tanpa modal besar, peralatan dan kantor mewah.  (***)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!