Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 19:53:47 WIB
TERAS UTAMA

Biaya Politik Calon Walikota

Oleh : Asrinaldi A

Dosen Ilmu Politik Unand

Padang Ekspres • Senin, 14/01/2013 11:00 WIB • 698 klik

Asrinaldi A

Menjelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Pa­dang Oktober 2013 mendatang, atmosfir politik yang diciptakan bakal calon walikota semakin terasa.  Se­tiap bakal calon ber­usa­ha menguasai ruang pu­blik untuk mengiring kog­nisi pemilih kepada me­reka.  Ini dapat dilihat dari pema­sangan baliho di se­tiap sudut kota hingga ke­giatan sosial para bakal ca­lon walikota yang tidak lu­put diberitakan media mas­sa.  Tujuannya jelas, yaitu un­tuk mengenalkan diri me­reka ke publik atau da­lam bahasa popularnya menci­trakan diri untuk menda­patkan simpati masyarakat pemilih.  Dengan cara ini, maka publik akan tahu, latar belakang bakal calon.

 

Namun, dari segi lain, mungkin tidak banyak pu­blik yang tahu bahwa upaya “mengiklankan” diri ter­sebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

 

Dan, je­las biaya ini harus ditanggulangi sendiri oleh bakal ca­lon walikota tersebut.  Kalaupun ada sponsor yang mem­biayai, tentu tidak sebanyak yang harus dikeluar­kan oleh bakal calon itu sendiri.  Dan, pada akhirnya pem­biayaan yang paling besar tetap pada sang calon.

 

Demokrasi yang kita laksanakan saat ini, memang penuh dengan paradoks.  Dari satu sisi, demokrasi mendorong keterlibatan semua pihak untuk ikut dalam kontestasi politik tanpa ada diskriminasi. Namun, dari pihak lain, kontestasi politik yang dilakukan secara bebas ini mengikut mekanisme pasar.  Artinya, jika seseorang memiliki modal yang banyak untuk ikut kontestasi politik tersebut, maka peluang mereka untuk menang cukup besar.  Walaupun modal ekonomi bukanlah segala-galanya dalam politik.  Namun, dalam banyak kasus, modal ekonomi ini juga yang menjadi faktor penentu kemenangan dalam proses politik yang semakin liberal. 

 

Dapat dibayangkan berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan bakal calon walikota pada masa pra-Pilkada Padang ini.  Jika, pada masa pra-Pilkada saja sudah banyak uang yang dikeluarkan, tentunya jumlahnya akan bertambah ketika masuk pada masa kampanye dan pemilihan.  Akibatnya demokrasi menjadi sangat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pemilik modal.  Padahal, idealnya, mencari pemimpin tidaklah mempertimbangkan berapa banyak modal ekonominya, tapi lebih mengutamakan modal kebaikan mereka untuk memimpin.  Hanya dengan kebajikan pemimpin inilah demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang baik.  Kalau tidak, demokrasi hanyalah sebagai alat bagi kelompok kapitalis untuk menguasai panggung politik. 

 

Politisi di negara-negara yang mapan berdemokrasi memahami betul masalah tersebut sehingga untuk membiayai kontestasi politik ini, partai dan kandidat yang bertanding berusaha mendapatkan dukungan modal dari pendukungnya.  Menariknya para pendukung ini secara sukarela membantu calonnya agar memiliki biaya kampanye yang cukup agar bisa menang.  Munculnya kesadaran masyarakat untuk membantu biaya sang calon ini karena kuatnya kepercayaan mereka kepada calon yang tentunya terikat secara moral menyalurkan aspirasi pendukung tersebut.  Secara sukarela para pendukung dengan ikhlas memberikan bantuan biaya kepada partai ataupun kandidat yang mereka dukung. 

 

Hal ini tentu tidak sepenuhnya bisa dilakukan di Indonesia, apalagi di Kota Padang dengan pemilih mayoritas yang masih subjektif dan parokial.  Akibatnya, pembiayaan justru dibebankan pada kandidat itu sendiri.  Kandidat pun berusaha menggunakan kekuatan kapitalnya untuk mendapatkan jabatan walikota tersebut.  Fenomena ini tentu melahirkan pertanyaan, jika biaya yang dikeluarkan tersebut berasal dari saku kandidat sendiri,  adakah jaminan kandidat tersebut ihklas dan tidak akan mencari ganti modal yang dikeluarkan setelah nantinya berkuasa?  Ini tentu susah menjawabnya karena bergantung pada niat masing-masing bakal calon walikota tersebut.  Namun, dalam logika kaum kapitalis there is no such thing as a free lunch.  Realitanya inilah sebenarnya awal permasalahan yang muncul dalam kita berdemokrasi.  Akibatnya, ketika kekuasaan sudah dimiliki, maka ia dapat menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, terutama untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan. 

 

Dalam berdemokrasi memang dikenal dengan istilah biaya politik.  Biaya politik ini memang dikeluarkan untuk menggerakkan mesin politik agar dapat bekerja maksimal membantu calon walikota memperoleh suara dalam pemilihan.  Biaya politik bukan untuk membeli suara pemilih yang diganti dengan sejumlah uang. 

 

Dalam konsepnya, biaya politik yang ideal sebenarnya tidaklah menjadi tanggung jawab seorang bakal calon walikota sepenuhnya, apalagi kalau mereka diusulkan partai politik.  Dalam hal ini, partai politik juga bertanggung jawab untuk membiayai calon yang diusulkan.  Jika tidak, kecenderungan ini dapat membahayakan sistem demokrasi yang dilaksanakan.  Sebab ketika sang calon berkuasa, maka ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada kontrol dari partai atau pendukungnya.

 

Mudah-mudahan saja mereka yang sekarang berminat menjadi walikota dan telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk meningkatkan kharismanya di mata publik punya niat yang tulus memajukan Kota Padang ini.  Dan tentu kita tidak berharap mereka telah mengeluarkan uang banyak untuk jabatan walikota, namun memiliki niat lain yang tidak sesuai dengan harapan warga Kota Padang.  Wallahualam. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Teras Utama


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!